contoh peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan Daerah Kabupaten. contoh peraturan daerah kabupaten kota

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIGI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penataan kembali. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. Daerah Kabupaten/Kota; 10. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Prolegda (baca : Program Pembentukan Perda) memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota, materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. II KABUPATEN/KOTA b. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kita pahami terlebih dahulu mengenai perencanaan penyusunan suatu Peraturan Daerah (“Perda”). Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda-beda. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota adalah suatu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kota dengan persetujuan Bupati atau Walikota. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 1. 50. Daerah (Kab/Kota: Puskesmas) dan belum ada yang milik masyarakat, dengan rujukan pada Fasilitas Kesehatan tingkat kedua yg dimiliki Pemerintah (Dinas Kesehatan Kab/Kota) dan Fasilitas Kesehatan tingkat ketiga yang dimiliki. Pembentukan peraturan daerah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Cirebon tahun 2005-2025 dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat, yang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan: Lihat: 10. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Contoh, Metode, Proses, Teknik dan Jenis semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan. bahwa visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih perlu. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Raja Grapindo Persada, 1994, hlm. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota b. 17. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. 12. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Bentuk Peraturan Daerah (PERDA) Bentuk Singkat PERDA Tahun 2020 Tempat Penetapan Bandung Tanggal Penetapan 28 Januari 2020 Tanggal Pengundangan 28. Yogyakarta, 55244, Telp. OFFICE : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN. 3/2005 yang mengatur terkait penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Dokumen : Kota Bekasi. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12); 9. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA dan BUPATI TELUK WONDAMA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka proses penyusunan adalah: 1. Peraturan daerah mengenai pengelolaan pasar & tempat jualan. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. DPA PERUBAHAN SKPD 2015. 30. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten. Namun berdasarkan Pasal 91 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor. 1. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus. Jenis Pajak Provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. 46 Hlm. Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; 11. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka proses penyusunan adalah: 1. Daerah kabupaten/kota merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah. 19. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi,. id : 34 hlm. 6. (0274) 563635. DPRD kabupaten, dan anggota DPRD kota. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK . (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas. 6. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan. 265. Intruksi Bupati / Walikota. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. 2. Kab Pemalang RMP RSP RPL HP : 27 Maret 2019 : 29 Maret 2019 : 23 April 2019 : 3 Hari 6 Rp66,300,000 3 Irbanwil III 8 Pengawasan dengan tujuan tertentu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK Swasta Untuk memastikan bahwa Bantuan Operasional Sekolah telah. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi/Kabupaten/ Kota; 13. Materi Peraturan daerah adalah Seluruh. 3 Tahun 2005. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 9 KiB) PERDA 08 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. PERDA 07 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 (72. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. bahwa dalam rangka memberikan pedoman agar terwujud penyelenggaraan urusan pemerintahan. HAS Natabaya (2006: 191) mengajukan dua usul untuk menyelesaikan dualisme itu. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah. Gubernur cq Bappeda sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten /Kota. (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. Kukuh Setiadi. Peraturan Daerah. 5. 22. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. Lalu pada Pasal 148 disebutkan jika DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten/kota. IRA PUSPITASARI,. Hierarki atau tata urutan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Dibatalkan. (sepuluh) kabupaten/kota, 116 (seratus enam belas) Kecamatan,1. Terbaru 11 Juni 2023 Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya Peraturan Daerah meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, adalah benda, merek dagang, lambang, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan danjatau corak ragamnya untuk tujuan. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Teori Negara. Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan. Pengelolaan Objek Wisata Milik Daerah. Sebagai contoh, sebuah kabupaten memiliki Perda terkait perempuan dan anak yang sangat lengkap,. 2 Tahun 2016 Pajak Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura. PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2005 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALOPO, Menimbang : a. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah membawa implikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah. 4 Penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan. internal Dinas Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, pilih sesuai kategori/tipe perpustakaan berikut: Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota Tipe A: a. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Intinya, terjadi dualisme mekanisme pengujian Perda. Selain itu, perda juga dapat mengatur materi-materi yang menampung kondisi khusus. Fungsi Pengawasan oleh DPRD. Kurang dari 11. Kementerian Dalam Negeri mempublikasikan 3. Disamping uraian materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun. Pajak Provinsi terdiri dari enam jenis pajak dengan rincian sebagai. Latar Belakang Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. 1. Selain jenis dan hierarki tersebut, sejatinya masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 233-Kesra/2023 Tentang TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI. 5 2. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 14 UU No. Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen) dan daerah Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh persen). Kekayaan alam dan budaya ini sudah semestinya dikelola dengan baik agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan segera dan berkelanjutan. DPRD DKI Jakarta. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Perda Kabupaten Sleman; Perda Kota Yogyakarta; Pergub DIY; Publikasi; Siaran Pers; Slider; Slider Popup; Tahukah Anda? terbaru . petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan. penganutnya diwilayah Kabupaten/Kota; d. Ketiga, Pasal 57 yang bertentangan dengan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Di sisi lain, materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,serta menampung kondisi. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Presiden 6. Si **) I. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dah Permukiman Kumuh. Camat, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai. kelembagaan kepariwisataan. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD. Implikasi yang kemudian timbul adalah Perda kabupaten/kota seringkali tidak selaras dengan Perda provinsi, bahkan, muatannya. Peraturan daerah berada di hierarki terakhir di bawah UUD 1945, Ketetapan. . Peraturan Desa/peraturan setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan di tingkat kabupaten/kota Peraturan daerah kabupaten/kota a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bambang Setyadi, M. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota) Menurut urutan di atas, segala peraturan mengenai pidana masuk ke dalam UU dan Perda. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota YogyakartaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah (3). Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Terkait dengan pembinaan terhadap kebijakan daerah (Perda, Perkada dan Peraturan DPRD), bedasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Propemperda dan Perencanaan. LATAR BELAKANG Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Pengertian Peraturan Daerah Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Sesuai dengan ketentuan Undang- Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas Undang Nomor 10 Tahun 2004 pembantuan serta merupakan tentang Pembentukan Peraturan penjabaran lebih lanjut dari. 2 RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor. Pasal 271 Ayat (2) UU 23/2014 Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJP Kabupaten/Kota, RPJMD. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai produk legislatif daerah dan memiliki posisi didalam hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya apabila bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. 3. Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Kembali NTB meraih Opini WTP dari BPK RI selama 6 Tahun berturut-turut bersama 10 Kabupaten/Kota se NTB. Peraturan Daerah Kabupaten. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah. Peraturan daerah mengenai larangan merokok di tempat umum. Pengertian Peraturan Daerah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 16.